Rezim Militer Thailand Cabut Larangan Berpolitik Desember

Jakarta,-- Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan o Cha akan mencabut larangan aktivitas politik pada Desember mendatang. Pencabutan ini dilakukan sebagai persiapan pemilihan umum yang akan berlangsung tahun depan.

"Soal pencabutan larangan kegiatan politik, kami akan mempertimbangkannya pada akhir November atau awal Desember mendatang, tergantung pada keadaan," kata dia kepada wartawan, dikutip Reuters, Kamis (1/11).

Pemerintah junta militer Thailand menerapkan larangan kegiatan politik sejak kudeta empat tahun lalu. Alasannya untuk mengembalikan ketertiban umum setelah berbulan-bulan terjadi unjuk rasa besar-besaran antara penentang dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra.

Pada bulan lalu, pemerintah melonggarkan beberapa larangan yang memungkinkan partai-partai politik untuk melakukan aktivitasnya menjelang pemilu pada Mei 2019. Namun, mereka masih melarang kampanye politik dan berkumpul di muka umum lebih dari lima orang.


Berbagai partai politik telah bersiap untuk melakukan pemilihan umum pada tahun depan. Pemilu diadakan di bawah konstitusi yang disusun oleh militer.

Sebelumnya, Prayut mengatakan bahwa dirinya tertarik terjun ke politik setelah pemilu diselenggarakan. Publik menganggap dia masih berhasrat ingin menjabat sebagai Perdana Menteri.

Empat menteri kabinetnya pun telah mengerahkan mesin politiknya untuk mendukung Prayut.

Pada Minggu (28/10) pekan lalu, partai pendukung Yingluck, Puea Thai sudah memilih kandidat baru untuk maju dalam pemilu.

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan secara pasti, namun para pejabat senior mengatakan bahwa pemilu kemungkinan diadakan pada 24 Februari 2019.