Malang -
Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah terbukti memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82% pada Maret 2018.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi ZA Dulung, menyampaikan Kemensos sudah melakukan Open Government Partnership (OGP) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).
"Bansos pangan sudah sangat berperan dalam penurunan angka kemiskinan, apalagi Bansos sudah tepat sasaran dan program pangan sudah lancar," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (2/11/2018).
Hal itu dikatakan Andi saat memimpin sekaligus membuka kegiatan Rakornis Penetapan Lokasi PFM Pesisir, Pulau Kecil (PPK), dan Perbatasan Antar Negara (PAN), di HARRIS Hotel & Convention Center Maladi Malang, pada 31 Oktober - 3 November 2018.
Di hadapan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Sosial Wilayah III, Andi memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sekitar 18 tahun yang lalu, kata Andi, masyarakat hanya menerima 5,5 kg bantuan beras. Dari penelitian yang dilakukan Balai Jogja milik Kemensos, data membuktikan bahwa masyarakat sudah bisa menerima sekitar 8,5 kg - 9 kg beras.
"Tentunya ini menandakan suatu kinerja yang baik," tambahnya.
Di akhir arahannya, Andi mengungkapkan dirinya merasa perlu ada dukungan dari semua pihak. Baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya untuk dapat menjangkau wilayah III yang jumlah angka kemiskinannya lebih besar serta akses yang lebih sulit.
Dalam kesempatan itu, Direktur Pesisir, PPK, dan PAN Abdul Hayat dalam laporannya kepada Dirjen PFM menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta sarana lingkungan (sarling) bisa disinergikan untuk membangun kebersamaan dan gotong-royong dalam masyarakat.
"Dengan inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk bantuan UEP, kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri di dalam maupun luar negeri," ucap Abdul.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82% pada Maret 2018.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Andi ZA Dulung, menyampaikan Kemensos sudah melakukan Open Government Partnership (OGP) baik antar pemerintah pusat, daerah, juga pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan penetapan kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro poor).
"Bansos pangan sudah sangat berperan dalam penurunan angka kemiskinan, apalagi Bansos sudah tepat sasaran dan program pangan sudah lancar," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (2/11/2018).
Hal itu dikatakan Andi saat memimpin sekaligus membuka kegiatan Rakornis Penetapan Lokasi PFM Pesisir, Pulau Kecil (PPK), dan Perbatasan Antar Negara (PAN), di HARRIS Hotel & Convention Center Maladi Malang, pada 31 Oktober - 3 November 2018.
Di hadapan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Sosial Wilayah III, Andi memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sekitar 18 tahun yang lalu, kata Andi, masyarakat hanya menerima 5,5 kg bantuan beras. Dari penelitian yang dilakukan Balai Jogja milik Kemensos, data membuktikan bahwa masyarakat sudah bisa menerima sekitar 8,5 kg - 9 kg beras.
"Tentunya ini menandakan suatu kinerja yang baik," tambahnya.
Di akhir arahannya, Andi mengungkapkan dirinya merasa perlu ada dukungan dari semua pihak. Baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya untuk dapat menjangkau wilayah III yang jumlah angka kemiskinannya lebih besar serta akses yang lebih sulit.
Dalam kesempatan itu, Direktur Pesisir, PPK, dan PAN Abdul Hayat dalam laporannya kepada Dirjen PFM menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasikan model bantuan agar Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta sarana lingkungan (sarling) bisa disinergikan untuk membangun kebersamaan dan gotong-royong dalam masyarakat.
"Dengan inovasi baru untuk mengembangkan produk-produk bantuan UEP, kelak bisa menjadi pangsa pasar tersendiri di dalam maupun luar negeri," ucap Abdul.
No comments:
Post a Comment